workshop kopetensi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
22
Des
DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
Sharif Wihadma

workshop kopetensi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BNN DORONG PEGAWAINYA UNTUK MENGISI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT Pengembangan kompetensi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dilakukan untuk mewujudkan profesionalitas dengan mempertimbangkan kebutuhan suatu organisasi melalui sistem perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien. Menindaklanjuti hal tesebut, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI memfasilitasi personilnya yang berminat menduduki maupun yang sudah menduduki jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dengan menggelar workshop serta menghadirkan narasumber berkompeten dibidangnya. Narasumber yang hadir pada hari kedua workshop ini, yaitu narasumber dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi BNN RI serta Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Kegiatan yang telah berlangsung selama dua hari ini masih mengusung tema "Workshop Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat" yang dilaksanakan di Hotel Avenzel and Convention, Bekasi, pada hari Rabu - Kamis (21-22/12). ASN di lingkungan BNN dapat menduduki jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat melalui proses pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap sesuai tugas dan fungsi untuk meningkatkan karakteristik dan kemampuan kerja. Dengan menjadi pejabat fungsional, pegawai di lingkungan BNN dapat memperoleh beragam keuntungan, antara lain bekerja secara mandiri sesuai minat dan bakat, kenaikan pangkat lebih cepat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja lebih besar dan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menjadi pejabat pimpinan tinggi. Nantinya ASN yang sudah menduduki jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat akan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat tinggi pratama, pejabat administrator ataupun pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dan pelaksanaan tugas dibidang masing-masing. Adapun rekomendasi dari workshop ini digunakan untuk membentuk tim penilai dari jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dan verifikator. Kemudian melakukan sosialisasi untuk jabatan fungsional lainnya yang akan beralih dan juga untuk jabatan fungsional umum yang akan memasuki jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, ujar Wildah DJ. Diharapkan dengan adanya workshop selama dua hari ini, peserta yang hadir dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan berkontribusi secara nyata di satuan kerja masing-masing, tutup Wildah DJ. Biro Humas dan Protokol BNN RI

workshop kopetensi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
21
Des
DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
Sharif Wihadma

workshop kopetensi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

TINGKATKAN KOMPETENSI PROFESI, BNN GELAR WORKSHOP JABATAN FUNGSIONAL Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI menyelenggarakan Workshop Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Hotel Avenzel and Convention, Bekasi, pada hari Rabu (21/12). Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 40 orang yang berasal dari personil Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Biro Umum BNN RI, Inspektorat Utama BNN RI, BNNP DKI Jakarta, BNNK Jakarta Timur, BNNK Jakarta Selatan, BNNK Jakarta Utara, BNNK Sukabumi, BNNK Bogor, BNNK Depok, BNNK Cimahi, dan BNNK Karawang. Hadir sebagai narasumber yang berkompeten Widyaiswara PPSDM BNN dan pejabat fungsional Kemendes PDTT memberikan materi, arahan, serta tips bagi PNS BNN yang ingin menduduki jabatan fungsional maupun yang telah menduduki jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Adapun kelompok jabatan fungsional yang terdapat di lingkungan BNN sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain jabatan fungsional penyidik, penyuluh, arsiparis, pranata komputer, pranata hubungan masyarakat, dan penggerak swadaya masyarakat. Mewakili Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Wildah DJ, M.Si. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Direktorat PSM selaku plt. Direktur Peran Serta Masyarakat dalam sambutannya mengungkapkan bahwa workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi personil Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terkait jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang terdapat di lingkungan BNN. Hal ini sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, lanjut Wildah DJ. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat demi mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar). Biro Humas dan Protokol BNN RI

Sosialisasi petunjuk teknis kabupaten/kota tanggap Ancaman narkoba bagi pemangku kepentingan
24
Agu
DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
Sharif Wihadma

Sosialisasi petunjuk teknis kabupaten/kota tanggap Ancaman narkoba bagi pemangku kepentingan

BNN BERI PEMAHAMAN PENTINGNYA KOTAN, DALAM MENGANTISIPASI BAHAYA NARKOBA Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk problem sosial kemanusian yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional dengan keterlibatan pelaku berskala internasional. Peranan dan kontribusi pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan arah pembangunan dengan mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki dalam mengantisipasi, mengadaptasi serta memitigasi ancaman narkoba. Hal tersebut disampaikan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Tagam Sinaga, S.H., M.M., saat menghadiri pembukaan Sosialisasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) di Hotel JW Marriot, Kota Medan, Kamis (8/8). Tagam Sinaga menambahkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% untuk setahun pakai. Angka tersebut merupakan Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh BNN RI tahun 2021. Lebih lanjut Tagam Sinaga menambahkan, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat tertinggi pernah pakai untuk jenis kelamin laki-laki (1.634.739 orang), diikuti jawa timur dengan 900.426 orang. Begitu juga dengan hasil pemetaan Kawasan Rawan Narkoba, Tagam Sinaga menyebutkan Provinsi Sumatera Utara berada pada Peringkat Tertingg dengan Jumlah Kawasan Rawan mencapai 1.192. “Dengan Kategori Kawasan Bahaya sebanyak 305 kawasan dan Kategori Kawasan Waspada sebanyak 887 Kawasan”, Imbuh Tagam Sinaga. Perogram KOTAN merupakan kebijakan lintas sektor yang pelaksanaanya melibatkan berbagai elemen baik pemerintah, pendidikan, masyarakat dan dunia usaha. Implementasi kebijakan kotan tidak terbatas pada lingkup Kabupaten/Kota, tetapi bertahap mulai dari lingkup keluarga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat. Lebih lanjut, Tagam Sinaga menjelaskan Program KOTAN diwujudkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang disepakati yang didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. “terdapat 5 (lima) variabel utama dalam kotan yaitu: ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, hukum dan kelembagaan”, terang Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN. Kebijakan KOTAN ini sangat penting diimplementasikan oleh seluruh stakeholder sebagai pedoman untuk saling berkolaborasi. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020-2024. “Untuk itu, perlu dilakukan Sosialisasi Kebijakan KOTAN untuk memperkenalkan kepada seluruh stakeholder serta memberikan pemahaman yang lebih komperhensif agar kebijakan KOTAN dapat kita implementasikan dengan baik”, tutup Tagam Sinaga di akhir sambutannya. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN