DASH HUMPRO

Deputi Rehabilitasi BNN RI, Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D menutup secara langsung kegiatan Training of Trainers (ToT) Rehabilitasi dan Konseling Dasar Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Layanan Rawat Jalan, di Aula PPSDM Lido, Jumat (24/2).

Pembukaan TOT Rehabilitasi bagi anggota rehabilitasi BNN Pusat dan BNNP/K oleh Irtama BNN RI

Dalam dunia rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, salah satu profesi yang sangat dibutuhkan adalah konselor adiksi dan asisten konselor adiksi. Konselor adiksi adalah suatu jabatan fungsional yang diemban oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sedangkan asisten konselor adiksi adalah suatu jabatan fungsional PNS yang memiliki tugas melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, menggelar kegiatan Pelatihan Kompetensi Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional yang berlangsung selama lima hari (18-22 Juli 2022) secara daring dan luring di Hotel Amaroossa Grande, Bekasi.

RESTORATIVE JUSTICE PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI Bekasi, 1 Agustus 2022 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan Monitoring Pemenuhan SNI Layanan Rehabilitasi serta Sosialisasi MoU BNN RI dengan Polri terkait Restorative Justice Penempatan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi kepada jajaran Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota secara hybrid di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (1/8). Pasca ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Rehabilitasi BNN RI dengan Kepala Bareskrim Polri pada 12 Juli lalu, kedua belah pihak secara aktif melakukan konsolidasi guna membahas tindak lanjut atas perjanjian kerja sama tersebut. Deputi Rehabilitasi BNN RI, Dra. Riza Sarasvita, M.Si., MHS., Ph.D., mengatakan bahwa sosialisasi PKS antara Deputi Rehabilitasi BNN RI dengan Bareskrim Polri tersebut sangat penting dilakukan khususnya kepada seluruh jajaran BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis program dan layanan rehabilitasi di wilayah guna menyatukan persepsi terkait restorative justice penempatan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi melalui optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dalam kesempatan tersebut, Deputi Rehabilitasi juga mengimbau jajarannya di BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk turut melibatkan Polri dalam peningkatan kualitas SDM pelaksana rehabilitasi agar BNN RI dan Polri dapat saling mendukung pelaksanaan asesmen bagi pecandu atau penyalahguna narkotika yang terjerat hukum. Sejalan dengan Deputi Rehabilitasi BNN RI, Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Gembong Yudha S. P., SH., M.H., mengatakan bahwa Bareskrim Polri telah menyosialisasikan petunjuk dan arahan tentang implementasi PKS tersebut kepada seluruh jajaran Polda dalam Rapat Kerja Teknis yang digelar beberapa waktu lalu. “Kami sudah membuatkan suatu petunjuk dan arahan bahwa terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika murni yang tidak terlibat dalam suatu jaringan, mereka berhak mendapatkan layanan rehabilitasi setelah melalui proses asesmen oleh TAT”, ujar Kombes Pol Gembong Yudha. Sementara itu, stakeholder terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut menyambut positif langkah strategis yang ditempuh oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI dengan Bareskrim Polri. Sinergitas BNN dan Polri melalui optimalisasi TAT diharapkan mampu mengatasi permasalahan overcapacity yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan sehingga Lapas yang sedianya merupakan tempat pembinaan dapat melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal. Sedangkan dalam hal pemenuhan layanan rehabilitasi, TAT dianggap dapat menambah akses bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan melalui layanan rehabilitasi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain melakukan sosialisasi MoU, pada kesempatan yang sama, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI juga melakukan monitoring terhadap pemenuhan SNI layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam monitoring tersebut dilakukan identifikasi masalah yang menjadi kendala bagi BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota pada pemenuhan SNI layanan rehabilitasi yang sebelumnya telah ditargetkan. Beberapa hal umum yang menjadi kendala adalah kurangnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana. Melalui monitoring dan asistensi yang dilakukan diharapkan kendala yang ada dalam pemenuhan SNI layanan rehabilitasi dapat menemukan solusi yang tepat sehingga semakin banyak layanan rehabilitasi yang sesuai dengan standar pelayanan. WAR ON DRUGS SPEED UP NEVER LET UP! BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

Deputi Rehabilitasi BNN RI, Dra. Riza Sarasvita.,M.Si.,MHS.,Ph.D. memberikan pembekalan materi dalam kegiatan Pelatihan Asesor Penyalah Guna Narkoba Bagi Tenaga Medis dan Paramedis di Lingkungan Polri TA 2022, di Hotel Best Western, Jakarta, pada Senin (25/7). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara BNN RI dengan Polri dalam upaya penanganan penyalah guna narkoba. Oleh karena itulah, Deputi Rehabilitasi memberikan apresiasi pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri yang telah cepat tanggap dengan menggelar kegiatan pelatihan tersebut. Menurut Deputi Rehabilitasi, salah satu poin penting dari kerja sama antara BNN RI dengan Polri khususnya antara Deputi Bidang Rehabilitasi dengan Bareskrim adalah peningkatan kemampuan tenaga medis. Hal ini sangat penting, karena di masa mendatang, tenaga medis Polri akan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT). “Saat ini tim medis sangat terbatas di Indonesia, karena itulah nanti akan dibantu oleh tim dari Pusdokkes agar bisa membantu penempatan rehabilitasi sesuai dengan kondisi, barang bukti, dan kondisi fisik dan psikisnya,” imbuh Deputi Rehabilitasi. Kepada 31 peserta kegiatan (21 dokter Polri dan 9 PNS Polri) yang berasal dari 12 Biddokes dan 18 RS Bhayangkara, Deputi Rehabilitasi memberikan motivasi dan semangat dalam rangka pelaksanaan tugas penanganan penyalah guna narkoba. Di samping itu, Deputi Rehabilitasi menyampaikan pentingnya pendalaman ilmu tentang rehabilitasi sehingga nantinya bisa lebih terampil dalam menangani para penyalah guna narkoba. Menurut Deputi Rehabilitasi, peluang beasiswa luar negeri yang bergengsi dan pelatihan-pelatihan tentang rehabilitasi di dalam negeri begitu terbuka , sehingga diharapkan para tenaga medis ini dapat mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan keilmuannya. Terkait dengan pelatihan ini, Deputi Rehabilitasi berharap dapat ditindaklanjuti dengan program berbasis bukti. Di masa mendatang, pihaknya berencana untuk meluncurkan modul baru yang bisa diterapkan di RS Bhayangkara yang berada di bawah Pusdokkes, sehingga para petugas medis di Polri semakin terampil dalam menangani penyalah guna narkoba. Ketika ditanyakan tentang potensi peran para tenaga medis di Polri terkait dengan program Intervensi Berbasis Masyarkat (IBM), Deputi Rehabilitasi menjelaskan bahwa mereka menjadi supervisor klinis. “Kita sudah punya IBM, dan kerja sama antara Pusdokkes Polri dengan IBM bisa diwujudkan dalam supervisi klinis sebagaimana juga dilakukan oleh teman-teman dokter dari klinik BNNP/BNNK, sehingga banyak tenaga medis kita, yang bisa membantu masyarakat untuk menjalankan program terhadap penyalah guna yang baru dalam tahap ringan sampai dengan sedang sehingga tidak sampai kecanduan, Kita cegah supaya tidak terjadi kecanduan,” pungkas Deputi Rehabilitasi. Sementara itu, Sekretaris Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Didiet Setoboedi, Sp.THT-KL, DFM menitipkan pesan pada seluruh peserta kegiatan agar tetap lurus dalam melaksanakan tugas, dan konsisten dalam menyerap semua materi pelatihan dalam lima hari ke depan. Menutup pernyataannya, Sespusdokkes mengimbau para penyalah guna narkoba untuk berani melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sehingga dapat ditangani dengan cepat melalui layanan rehabilitasi. Biro Humas dan Protokol BNN RI

dalam rangka meningkatkan kualitas program rehabilitasi rawat jalan, BNN RI melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi melaksanakan kegiatan Penyusunan Modul Rehabilitasi Rawat Jalan, Rabu (20/7) di Hotel Aston Bekasi, Jawa Barat.

Direktur Penguatan Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes membuka kegiatan Penyusunan Skema Konselor Adiksi dan Asisten Konselor Adiksi yang diselenggarakan di Hotel Dafam Teraskita, Jakarta, Jum’at (13/5).

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menjalin kerja sama dan memberikan penguatan terhadap lembaga rehabilitasi dengan menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Petugas Asistensi Standardisasi Tahun 2022. Kegiatan ini digelar selama empat hari, 19 - 22 April 2022, di Hotel Aston Imperial, Bekasi.